BPJS dan Dinkes Buat Kebijakan Tanpa Diketahui Walikota

RSUD dr Kumpulan Pane di Jalan Kumpulan Pane Kota Tebingtinggi yang seharusnya menjadi rujukan BPJS dari Puskesmas malah dialihkan pihak Dinas Kesehatan ke rumah sakit swasta tanpa kordinasi dengan Walikota.

TEBINGTINGGINEWS- Kebijakan yang dikeluarkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Dinas Kesehatan Kota Tebingtinggi berkaitan dengan rujukan bagi warga pengguna Kartu BPJS yang berobat, dengan menetapkan sebagai rujukan utamanya dari Puskesmas ke rumah sakit swasta yang ada di kota itu dinilai merugikan Pemerintah Kota Tebingtinggi. Ironisnya, kebijakan tersebut tanpa diketahui oleh Walikota Tebingtinggi Ir Umar Zunaidi Hasibuan.

Kebijakan yang dibuat BPJS bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Tebingtinggi itu dituangkan dalam sebuah surat edaran yang disampaikan kepada kepala-kepala Puskesmas se Tebingtinggi No. 85/Klok.TT/0415 tertanggal 14 April 2015 perihal Rujukan FKTP dengan alasan rujukan dilakukan secara berjenjang. Anehnya, rujukan tersebut hanya ditujukan kepada RS Swasta di kota itu yang ternyata sebagian belum mempunyai Poliklinik.

Akibat dari surat edaran dari BPJS dan Dinas Kesehatan tersebut, Pemerintah Kota Tebingtinggi merasa dirugikan karena sebagian besar pengguna Kartu BPJS tersebut adalah warga Kota Tebingtinggi yang ditampung anggarannya dari APBD, seperti pengguna Jamkesda (Lama) yang sudah dialihkan ke BPJS, demikian juga bantuan untuk warga miskin yang hanya melalui surat keterangan dari lurah karena tidak masuk dalam penerima BPJS.

Salah seorang tokoh masyarakat Tebingtinggi Hasan Damanik menilai, kebijakan tersebut secara tidak langsung akan mengurangi pendapatan asli daerah (PAD) khususnya dari sektor pelayanan kesehatan yang disediakan RSUD Kumpulan Pane yang notabene adalah rumah sakit milik Pemko Tebingtinggi.

“Akibat dari kebijakan itu pasti berdampak pada berkurangnya pendapatan daerah dari RSUD Kumpulan Pane, karena klaim pembayaran pasien yang berobat dengan kartu BPJS tidak masuk ke sana, sementara pemerintah kota telah mengalokasikan anggaran APBD untuk kesehatan warganya melalui BPJS,”ujar Hasan Damanik, Jumat siang (24/4).

Sementara itu, Direktur RSUD Dr Kumpulan Pane dr H Nanang Fitra Aulia Sp PK yang dikonfirmasi melalui via telepon soal masalah ini mengaku, dirinya mengetahui kebijakan tersebut atas laporan stafnya, yang menerima keluhan dari pasien yang berobat, yang katanya pasien tersebut dipaksakan untuk berobat ke rumah sakit swasta oleh petugas di Puskesmas, sementara pasiennya merasa keberatan, dan tetap menginginkan dirujuk ke RSUD Kumpulan Pane.

Nanang mengakui, berkaitan dengan hal ini, dirinya sudah dipanggil Walikota dan menjelaskan bahwa pihak RSUD Kumpulan Pane tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan kebijakan tersebut. “Kami hanya memberikan pelayanan kesehatan, mereka yang dirujuk ke mari akan kami layani semaksimal mungkin dan tak tau pasti apa alasan surat edaran tersebut, tetapi memang aneh, Puskesmas milik pemerintah dan dibiayai oleh pemerintah, tapi rujukan ke rumah sakit swasta,”touring Nanang.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi I DPRD Tebingtinggi Asnawi Mangkualam SHI dari Fraksi Partai Golkar, Jumat (24/4), mengaku sangat menyesalkan kebijakan yang dilakukan BPJS dan Dinas Kesehatan Tebingtinggi. Pihak legeslatif dan eksekutif sudah berupaya maksimal menampung dana dalam APBD Tebingtinggi guna mendukung pelayanan kesehatan warga Tebingtinggi. “Kok mudah-mudahnya saja BPJS dan Dinas Kesehatan mengambil kebijakan yang merugikan daerah seperti itu,”tandasnya.

Menanggapi permasalahan tersebut Kadis Kesehatan melalui Sekretarisnya Fadlan enggan berkomentar karena dirinya tidak ada kewenangan untuk menjelaskan permasalahan tersebut.(Pian)