Golkar Berbagi Dengan Ratusan Penyapu Jalan

SERAHKAN : Plt Ketua DPD Partai Golkar Kota Tebingtinggi  Ir Pahala Sitorus menyerahkan SK Kepengurusan Partai Gokar Kecamatan kepada Pengurus Kecamatan se Kota Tebingtinggi.

TEBINGTINGGINEWS- Ketua Plt DPD II Partai Golkar Kota Tebingtinggi Ir Pahala Sitorus MM bersama pengurus lainnya memberikan santunan berupa 1 Kg minyak goreng kepada ratusan pekerja honor sebagai penyapu jalan di Tebingtinggi. Kegiatan juga dirangkaikan dengan penyerahan SK Pengurus Plt Kecamatan di Kantor Sekretariat Golkar Jalan DI Panjaitan, Minggu siang (21/6/2015).

“Memasuki bulan Ramadhan, Golkar (versi Agung Laksono) berbagi dengan ratusan pekerja honor yang menyapu jalan. Kita juga membagikan SK Plt Pengurus Kecamatan di lima kecamatan yang ada di Tebingtinggi,“paparnya.

Menurut Pahala, pembagian minyak goreng kepada petugas kebersihan sudah rutin dilakukan setiap  tahun  baik  disaat bulan suci ramadhan maupun sepekan sebelum hari raya Idul Fitri.

“Sebelum saya ditunjuk sebagai Plt Ketua DPD Golkar Tebingtinggi hal seperti ini sudah sering saya lakukan setiap tahunnya. Bedannya, kegiatan seperti ini biasa  saya lakukan dirumah, tetapi sekarang di Kantor DPD Partai Golkar,“canda Pahala yang disambut tepuk tangan para petugas kebersihan
          
Dia juga mengatakan, pemberiannya ini tidak ada kaitannya dengan politik dan ini tulus hanya ingin meringankan beban saudara-saudara kita yang setiap pagi bertugas memelihara kebersihan Kota Tebingtinggi. “Coba kita bayangkan bagaimana kotornya Tebingtinggi kalau mereka tidak bekerja seminggu saja, jadi tugas mereka sangat mulia,“bilang Pahala.
           
Adapun Pengurus PK Plt Pengurus Pimpinan Golkar untuk Kecamatan Tebingtinggi Kota adalah sebagai Ketua Lukas Feri Dana , Kecamatan Padang Hulu Ketua Umi Kalsum Br Sinaga, Kecamatan Rambutan Erna Wilis, Kecamatan Bajenis Muhammad Nazan Purba dan Kecamatan Padang Hilir Mayor (Purn) H Syawal Damanik
           
Nurzana Nasution salah seorang petugas kebersihan mengatakan bahwa dirinya merasa cukup senang menerima bantuan tersebut. Nurzana menjelaskan bahwa Bapak Pahala Sitorus setiap tahun memang selalu peduli dengan penyapu jalan, setiap tahun  saat bulan puasa kami selalu dapat batuan beras, tepung roti dan minyak makan dari beliau. (Pian)

[Continue reading...]

Golkar Tebingtinggi Tak Ambil Pusing Keputusan PTUN

SANTAI : Plt Sekretaris Partai Golkar versi Agung Laksono, Ir Yunan Napitupulu didampingi Wakil Ketua Pemuda dan Olahraga Lukas Veri Dana Tarigan dan Wakil Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat, Istu Erdianto di Jalan DI Panjaitan Kelurahan Rambung Kota Tebingtinggi, Selasa sore (19/5).

TEBINGTINGGINEWS- Pengurus DPD II Partai Golkar Kota Tebingtinggi versi Agung Laksono tidak ambil pusing dan terlihat santai-santai saja menyikapi keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang membatalkan SK Menkumham Nomor M.HH-01.AH.11.01 tahun 2015 tertanggal 23 Maret 2015 tentang pengesahan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta komposisi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar versi Agung Laksono atas gugatan versi Abu Rizal Bakrie di Jakarta.

“Kami santai-santai saja dan tetap eksis menyikapi keputusan tersebut, karena setelah 15 menit, keputusan PTUN tidak berlaku karena pihak Agung Laksono langsung mengajukan banding sesuai dengan Pasal 115 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang peradilan tinggi tata usaha negara menyatakan hanya keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap yang dapat dilaksanakan,”terang Plt Sekretaris Golkar Ir Yunan Napitupulu didampingi Wakil Ketua Pemuda dan Olahraga Lukas Veri Dana Tarigan dan Wakil Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat, Istu Erdianto di Jalan DI Panjaitan Kelurahan Rambung Kota Tebingtinggi, Selasa sore (19/5/2015) sekira pukul 16.00 WIB.

Menurut Yunan Napitupulu, pihaknya tetap melaksanakan kegiatan konsolidasi kepada kader-kader Golkar sesuai dengan ketentuan partai. Dia juga mengaku tidak terpancing dengan komentar-komentar para pakar hukum. Sebenarnya hasil keputusan PTNU kemarin tidak ada artinya, karena sebelum ada keputusan tetap (inkra), keputusan tersebut tidak berlaku. “Umur keputusan PTUN yang dimenangkan versi Abu Rizal Bakrie hanya lima belas menit saja,”ujar Yunan kembali.

Penjabaran akta permohonan banding nomor:62/G/2015/PTUN-JKT oleh Tim Pengacara Agung Laksnono bernama Taufik Irawan SH langsung menyatakan banding terhadap keputusan PTUN Jakarta nomor :62/G/2015/PTUN-JKT tertanggal 18 Mei 2015. Sesuai dengan peraturan KPU nomor: 9 Tahun 2015 menyatakan untuk pendaftaran Pilkada yang diakui adalah sesuai dengan keputusan Menkumham.

Ketua Plt Golkar Tebingtinggi, Ir Pahala Sitorus MM melalui via telepon mengatakan bahwa pada prinsipnya kader Golkar hanya punya satu wadah yaitu Partai berlambang pohon beringin. Kader Golkar selama ini tidak ada berkhianat karena tidak pindah partai. Menyangkut adanya gugatan Abu Rizal Barkrie terhadap kepengurusan Agung Laksono, papar Pahala bahwa itu hanya memastikan siapa sebenarnya yang berhak memimpin Partai Golkar ini saja. “Ini sebenarnya hanya masalah berbeda pandangan terhadap kepengurusan Golkar dan itu sah-sah saja. Golkar hanya satu dan siapa memimpin kedepan itu harus diakui,”cetus Pahala.

Sambung Pahala, memang yang saat ini sah mengantongi SK dari Menkumham adalah Bapak Agung Laksono, kedepan, apapun keputusan pengadilan bagi kader Golkar tidak ada yang kalah dan menang. “Hanya cara pandang saja kader Golkar yang beda, tapi rumahnya tetap satu yaitu Golkar,”tegas Pahala. (Pian)

[Continue reading...]

Prananda Surya Paloh : Nasdem dan Tebingtinggi Harus Jalin Hubungan Baik

BERSAMA : Anggota DPR RI Partai Nasdem, Prananda Surya Paloh bersama Wakil Walikota Tebingtinggi Ir Oki Doni Siregar, Kajari Fajar Rudy Manurung dan rombongan lainnya di Rumah Dinas Wakil Walikota Jalan 13 Desember Kota Tebingtinggi, Minggu petang (17/5).

TEBINGTINGGINEWS- Anggota DPR RI dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Prananda Surya Paloh mengatakan bahwa atas nama partai dan pribadinya, ingin menjalin hubungan baik dengan Kota Tebingtinggi dengan lembaga kepartaian berlanjut secara formal dan informal.

“Selama sejarah hidup, penyambutan kali ini merupakan sambutan yang sangat luar biasa. Hendaknya hubungan ini terus berkelanjutan dengan baik dan dekat,”papar Prananda ketika silatuhrami di Rumah Dinas Wakil Walikota Jalan 13 Desember Tebingtinggi, Minggu petang (17/5/2015) sekira pukul 17.00 WIB.

Menurutnya, bahwa Wakil Walikota Tebingtinggi, Ir Oki Doni Siregar merupakan orang bijak, pandai dan baik yaitu punya keramahan tersendiri. Kedepan, ini merupakan hubungan baik.

Menurut Prananda, kedatangannya di Tebingtinggi guna melaksanakan reses bertemu langsung dengan kostituennya di Kelurahan Bandar Utama Kota Tebingtinggi dan Desa Paya Pinang Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai.

“Banyak aspirasi dari masyarakat yang kita tampung, terutama masalah kesehatan, sekolah murah, mengatasi kelangkaan LPG 3 Kg dan pembangunan sarana dan prasarana didaerah,”ujarnya.

Walikota Tebingtinggi Ir Umar Zunaidi Hasibuan mengatakan bahwa Tebingtinggi saat ini dalam pembangunan berbagai sektor, seperti pertanian dengan menggalakan sistem pertanian kota yaitu urban farming, kesehatan, meningkatkan RSUD DR Kumpulan Pane menjadi Tipe B Pendidikan dan menjadi rujukan regional empat kabupaten kota yaitu Kabupaten Batubara, Asahan, Sergai dan Kota Tanjung Balai.

“Bidang  keagamaan, kita melaksanakan program gemar mengaji baqda magrib disetiap masjid yang ada di Tebingtinggi, bidang UMKM menggalakan sistem klibi dengan membina seluruh pedagang kecil dan menengah,”ujar Umar sembari menjelaskan masih banyak program pembangunan yang dilakukannya.

Sebelum kedatangan Walikota, Wakil Walikota Tebingtinggi Ir Oki Doni Siregar sempat menyambut Prananda Surya Paloh dengan memasang kain ulos batak. Oki mengaku sangat bangga atas kedatangan anggota DPR RI ke Kota Tebingtinggi.

Tampak hadir Kajari Tebingtinggi Fajar Rudy Manurung, anggota DPRD Sergai Bahagia Purba dan anggota DPRD Tebingtinggi, Nasib Sambungan Silalahi serta Hendrik Rivai. (Pian)

[Continue reading...]

DPD Golkar Tebingtinggi Minta Bimbingan MUI

SILATUHRAMI : Ir Pahala Sitorus MM (tengah) didampingi Sekretarisnya Ir Yunan Napitupulu, H Syaifullah Ritonga SE, H Mayor Purnawirawan  Syahwal Damanik dan Alensudin Purba mengunjungi Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jalan Pendidikan Kota Tebingtinggi, Rabu petang (6/5).

TEBINGTINGGINEWS- Pengurus Plt DPD II Partai Golkar Tebingtinggi versi Agung Laksono, Ir Pahala Sitorus MM didampingi Sekretarisnya Ir Yunan Napitupulu bersama Wakil Ketua H Syaifullah Ritonga SE, H Mayor Purnawirawan  Syahwal Damanik dan Alensudin Purba mengunjungi Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jalan Pendidikan Kota Tebingtinggi untuk meminta bimbingan.

“Kunjungan kami ke MUI Tebingtinggi untuk meminta bimbingan sekaligus menjalin silatuhrami bagaimana kedepan bisa memimpin partai dengan baik,”jelas Pahala Sitorus didampingi Yunan Napitupulu di Kantor Sekretariat DPD II Partai Golkar Tebingtinggi Jalan DI Panjaitan, Rabu petang (6/5/2015) sekira pukul 17.30 WIB.

Kedatangan kami bukan meminta dukungan, tetapi untuk meminta bimbingan Ketua MUI Tebingtinggi yaitu bagaimana menjadi pemimpin partai itu bisa lebih baik dan bisa selalu mengaspirasikan suara rakyat. “Selian itu, kami juga menyerahkan SK Plt kepengurusan DPD II Golkar Tebingtinggi,”terangnya.

Pahala juga mengatakan bahwa kepengurusan Golkar sekarang ini terdiri dari berbagai lintas etnis agama dan masyarakat serta tokoh agama. Selain ke MUI, rombongan Golkar juga melakukan silatuhrami dengan Kesbang Linmas, KPUD Tebingtinggi, Polres Tebingtinggi, Koramil 13 , Walikota Tebingtinggi dan Kantor Camat Tebingtinggi Kota.

“Intinya mereka merespon niat baik Golkar melakukan silatuhrami. Kami juga menyerahkan SK kepengurusan sesuai dengan keputusan Mentri Hukum dan HAM,”terang Pahala.

Sementara itu, Ketua MUI Tebingtinggi, Drs H Ahmad Dalil Harahap menyatakan respon positip atas silatuhrami yang dilakukan Golkar Tebingtinggi versi Agung Laksono. Ahmad Dalil terus berpesan agar Golkar yang baru ini terus meningkatkan talisilatuhrami keseluruh elemen, baik itu masyarakat, muspida dan pemerintahan setempat.

“Saya harap Golkar ini selalu berbuat baik. Terutama, kepentingan aspirasi masyarakat harus cepat direspon,”terang Dalil.

Kepengurusan DPD II Partai Golkar Tebingtinggi versi Agung Laksono sesuai dengan Keputusan Mentri  Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor: M.MH-01.AH.11.01 tahun 2015 tentang pengesahan perubahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga serta komposisi kepengurusan dewan pimpinan pusat Partai Golkar. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar nomor : KEP.037/DPP/GOLKAR/III/2015 tentang penunjukan pelaksana tugas pengurusan DPD Partai Golkar Sumut dan penunjukan pelaksana tugas kepengurusan DPD Partai Golkar Kota Tebingtinggi, nomor :KEP.088/DPP/GOLKAR/IV/2015. (Pian)

[Continue reading...]

Kisruh Golkar Pusat, Anggota DPRD Fraksi Golkar Tebingtinggi Risau

GOLKAR : Wakil Ketua DPD II Golkar Tebingtinggi, Basyaruddin Nasution SH

TEBINGTINGGINEWS- Kisruh dualisme kepemimpinan Partai Golkar Pusat antara kubu Abu Rizal Bakrie versi Munas Bali dengan kubu Agung Laksono versi Munas Ancol membuat risau dan gelisah pengurus DPD II Partai Golkar Kota Tebingtinggi, pasalnya anggota DPRD dari pengurus Partai Golkar tersebut banyak saling tuding memihak kesana kemari.

Ketua DPD II Golkar Kota Tebingtinggi melalui Wakil Ketua yang juga anggota DPRD Fraksi Golkar, Basyaruddin Nasution SH mengatakan bahwa pihaknya tetap mengakui kepengurusan DPD II Golkar Tebingtinggi dibawah kepengurusan HM Syafri Chap dan DPD I Sumut dibawah kepengurusan H Ajib Syah. “Kami tidak pernah mengakui kepengurusan versi Agung Laksono,”jelas Basyaruddin, Senin (27/4/2015).

Menampik isu dirinnya bergabung kedalam kubu Agung Laksono, Basyaruddin Nasution menampik keras tuduhan tersebut, dirinya bersama pengurus Golkar Tebingtinggi lainnya masih solid mendukung kepengurusan Partai Golkar dibawah kepengurusan Abu Rizal Bakrie, memang bias dari polomik politik tingkat pusat sangat berimbas sampai kedaerah.

“Kami tidak pernah mengakui adanya kepengurusan Golkar versi Agung Laksono di Tebingtinggi, walaupun dari mereka telah mendirikan Kantor Golkar tandingan baru,”jelas Basyaruddin.

Di sisi lain, kubu versi Agung Laksono untuk DPD II Golkar Tebingtinggi telah mendirikan Kantor Golkar tandingan yang baru beralamat di Jalan Mayjen DI Panjaitan Kelurahan Rambung Kecamatan Tebingtinggi Kota, Kota Tebingtinggi dan telah siap diresmikan. Sebelumnya, Ketua Plt DPD II Golkar Tebingtinggi versi Agung Laksono, Ir Pahala Sitorus MM yang juga anggota DPRD Tebingtinggi dari Partai Golkar mengatakan kantor sudah selesai dibangun dan menunggu peresmian saja.

“Karena kesibukan Konsfrensi Asia Afrika (KAA) di Bandung, mereka belum datang. Kita masih menunggu diresmikan,”jelas Pahala.

Sekretariat Partai Golkar DPD II Kota Tebingtinggi versi Agung Laksono bercatkan warna kuning bertuliskan suara rakyat, suara golkar dengan memasang plang berukuran 1x1,5 meter ini sudah melaksanakan kegiatan aktivitas partai setiap harinya. (Pian)

[Continue reading...]

Umar Zunaidi Sampaikan Laporan Pertanggung Jawaban Tahun 2014

SERAHKAN : Walikota Tebingtinggi Ir Umar Zunaidi Hasibuan menyerahkan LKPJ tahun 2014 kepada Ketua DPRD, Muhammad Yuridho Chap pada sidang Paripurna, Jumat (17/4).

TEBINGTINGGINEWS- Walikota Tebing Tinggi Ir Umar Zunaidi Hasibuan sampaikan laporan keterangan pertanggung jawaban Kepala daerah tahun anggaran 2014 dalam sidang Paripurna DPRD Tebingtinggi yang di pimpin Ketua DPRD, Muhammad Yuridho Chap didampingi Wakil Ketua Muhammad Ary Hazly Hasibuan, Chairil Mukmin Tambuan di ruang sidang DPRD Tebingtinggi sebagai Implementasi Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Jumat (17/4/2015).

Dalam laporan di sampaikan di antaranya tentang pendapatan daerah pada tahun 2014 terealisasi sebesar Rp628.621.517.914,97, (100,45 persen) dari target Rp625.779.796.283, dengan rincian PAD terealisasi sebesar Rp74.515.273.851,97, (112,99 persen) dari target sebesar Rp.65.945.890.342. Penghasilan Asli Daerah (PAD) ini memberikan kontribusi hanya sebesar 11,85 persen terhadap APBD Tebingtinggi tahun 2014. “Angka ini masih cukup kecil jika di bandingkan dengan kebutuhan belanja yang di alokasikan,”terang Umar dihadapan anggota DPRD.

Sementara itu, untuk belanja Daerah pada tahun 2014 yang terdiri dari belanja tidak langsung 47,45 persen dan belanja langsung 52,55 persen, hal ini menunjukan bahwa komitmen Pemerintah Kota dari segi penggunaan belanja berorientasi pada publik dimana proporsi alokasi belanja tidak langsung tidak serta merta keseluruhannya untuk belanja aparatur melainkan juga di alokasikan belanja dalam bentuk hibah dan bantuan sosial yang langsung di distribusikan pada masyarakat.

Sambung Umar, untuk TA 2014, belanja daerah di alokasikan sebesar Rp682.308.356.591 dengan realisasi Rp616.301.450.067,58 (90,33 persen) dengan komponen belanja tidak langsung di targetkan Rp323.611.443.239 dan terealisasi sebesar Rp292.484.566.822 (90,38 persen) yang di peruntukkan belanja Pegawai Rp285.907.563.320 (90,33 persen), belanja hibah Rp5.512.750.000 (96,01 persen), belanja bantuan sosial Rp409.750.000 (64,24 persen), belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah desa dan partai politik Rp654.503.502,- (91,85 persen), belanja tidak terduga sebesar Rp0.

Umar menyampaikan bahwa kesungguhan kinerja tahun 2014 bermuara pada pencapaian indikator makro pembangunan di antaranya pertumbuhan ekonomi tahun 2013 sebesar 6,91 persen, PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp3,45 miliar, PDRB perkapita tahun 2013 Rp22,64 juta, angka kemiskinan 17,74 persen, tingkat pengangguran 7,36 persen, tingkat partisipasi angkatan kerja 62,41 persen.

Indeks pembangunan manusia tahun 2013 77,96 persen, angka harapan hidup 71,68 tahun, angka melek hurup 99,54 persen, angka buta hurup 0,40 persen, angka rata-rata lama sekolah  10,14 persen, angka keluhan kesehatan 7,99 persen dan angka kematian bayi tahun 2013 5,2 persen per seribu lahir hidup.

Di sampaikan Walikota Tebingtinggi, Umar Zunaidi bahwa pencapaian ini belum pencapaian sebuah  prestasi yang memuaskan terlebih-lebih untuk angka pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan pengangguran namun kami bertekad di dua tahun masa pemerintahan terakhir. “Upaya untuk mencapai ketertinggalan ini agar lebih di maksimalkan dengan ketulusan hati, saya berharap dan mengajak kita semua untuk terus bekerja sama membangun, mengkritisi dan mengatasi masalah pembangunan guna mencapai hasil yang lebih baik lagi.

Tampak hadir Kapolres Tebingtinggi AKBP Enggar Pareanom, Kajari Fajar Rudi Manurung, mewakili Dandim 0204 Deli Serdang, Komandan CPM Kapten Zoelkifli, Muspida, Ormas, Parpol, SKPD, Camat dan Lurah se Tebingtinggi. (Pian)

[Continue reading...]

ESWIN : APAKAH PEMECATAN ITU JELAS LEGALISASINYA

TEBINGTINGGINEWS- Terkait pemecatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari partai berlambang pohon beringin (Golkar), Ir Pahala Sitorus oleh Ketua DPD II Golkar Tebingtinggi melalui Rusli Rambe Wakil Ketua Bidang Pengabdian didampingi Ibrahim Nasution SE Wakil Bidang Kerjasama Ormas dan Edi Azhar Nasution ST Wakil Sekretaris Bidang Kaderisasi pada Rapat Pleno Diperluas di Kantor DPD II Golkar Jalan Sudirman Pajak Mini Kota Tebingtinggi, Minggu petang kemarin (12/4/2015) dipertanyakan legalisasinya secara hukum oleh Plt Sekjen Golkar DPD I Sumatera Utara, Eswin Sukarja SE.

Menurutnya, apakah pemecatan yang dilakukan pihak DPD II Golkar Tebingtinggi kubu Abu Rizal Bakrie terhadap kader Golkar Tebingtinggi yang juga anggota DPRD, Pahala Sitorus memang sudah sesuai prosedur hukum, dengan dasar apakah mereka melakukan pemecatan. “Toh, kita harus tau, bahwa Golkar yang sah diakui oleh Pemerintah saat ini adalah hasil Munas Ancol (Agung Laksono),”jelas Eswin, Senin sore (13/4/2015).

Lanjutnya, sesuai keputusan Menkumham, jelas kepengurusan Golkar oleh Bapak Agung Laksono diakui legilitasnya secara hukum oleh pemerintah, hal ini seharusnya menjadi cermin para kader-kader Golkar dibawah agar jangan spekulasi mengambil tindakan pemecatan sepihak tampa memandang apsek hukum. “Itu kan versi mereka, tidak segampang kita melakukan pemecatan. Buktikan secara hukum,”terangnya. (Pian)

[Continue reading...]

DPD II Golkar Tebingtinggi, Resmi Pecat Pahala Sitorus

PECAT : Rusli Rambe Wakil Ketua Bidang Pengabdian (tengah), Ibrahim Nasution SE Wakil Bidang Kerjasama Ormas (kiri) dan Edi Azhar Nasution ST Wakil Sekretaris Bidang Kaderisasi (kanan) saat mengeluarkan pernyataa resmi Pahala Sitorus dipecat dari Partai Golkar dan akan di PAW.

TEBINGTINGGINEWS- Ketua DPD II Golkar Tebingtinggi HM Syafri Chap melalui Rusli Rambe Wakil Ketua Bidang Pengabdian didampingi Ibrahim Nasution SE Wakil Bidang Kerjasama Ormas dan Edi Azhar Nasution ST Wakil Sekretaris Bidang Kaderisasi bersama ratusan kader Golkar Tebingtinggi resmi mengeluarkan pernyataan Ir Pahala Sitorus yang juga anggota DPRD Partai Golkar di pecat dari Partai berlambang pohon beringin dan akan segera dilakukan Pengganti Antar Waktu (PAW) dari keanggotaan DPR.

Pernyataan ini diambil setelah dilakukan Rapat Pleno diperluas di Kantor DPD II Golkar Jalan Sudirman Pajak Mini Kota Tebingtinggi, Minggu petang (12/4/2015) sekira pukul 17.00 WIB yang dihadiri oleh seluruh pengurus Partai Golkar, Pengurus Kecamatan (PK), Pengurus Kelurahan (PL) dan Kesatuan Persatuan Perempuan Golkar (KPPG) Kota Tebingtinggi.

Dalam pernyataannya, Rusli Rambe mengatakan pemecatan terhadap Saudara Pahala Sitorus karena dia telah melanggar aturan yang ada dan tidak berpihak kepada Ketua DPP Golkar, Abu Rizal Bakrie dan berpihak kepada kubu, Agung Laksono. Apabila pengurus DPD II Golkar Tebingtinggi ada yang tidak berpihak kepada Abu Rizal Bakrie, maka kami akan memecatnya, siapapun dia. “Semua keputusan sudah mendapat izin dari Ketua DPD I Golkar Sumut dan Ketua DPD II Golkar Tebingtinggi ditambah PK, PL dan KPPG,”terang Rusli Rambe.

Menurut Rusli, permasalahan ini segera diselesaikan sebelum mereka membuat langkah-langkah. Kita DPD II Golkar Tebingtinggi tetap setia kepada Abu Rizal Bakrie dan Ketua DPD I Golkar Sumut H Ajib Syah. Kita tetap menyepakati bahwa Munas Pekanbaru adalah resmi bahwa Ketua DPP Golkar adalah Bapak Abu Rizal Bakrie dan bukan Agung Laksono versi Munas Ancol.

“Kekacaun itu di Pusat yang berimbas sampai ke daerah dan khususnya DPD II Partai Golkar, siapa yang syah secara hukum nantinya itu yang kami ikuti,”terangnya.

Kalau mereka bermain dipusat, dimintakan kepada mereka jangan melakukan pengobok-obokan sampai kedaerah, karena itu kepentingan orang diatas. DPD II Golkar Tebingtinggi tetap mengakui kepengurusan H Ajib Syah dan bukan kepengurusan Leo Nababan.

“Leo Nababan tidak berhak memberikan SK kepada kami, yang berhak memberikan SK adalah Ketua DPD I Golkar Sumut, H Ajib Syah,”ujar Rusli.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Golkar, Ibrahim Nasution SE mengatakan bahwa sikap fraksi Golkar nantinya akan menanggapi apa yang menjadi keputusan dari pengurus DPD II Golkar Tebingtinggi tentang pemecatan Pahala Sitorus dan PAW di anggota DPRD nantinya. “Secepatnya permasalahan ini akan kami selesaikan dan kita mendukung PAW tersebut,”cetusnya. (PIAN)

[Continue reading...]

200 Orang Massa HTI Lakukan Orasi Dalam Kampanye Perempuan Syariah

ORASI : Hizburt Tahrir Indonesia DPD I Sumatera Utara dan HTI Kota Tebingtinggi ketika melakukan orasi dakwah Kampanye Perempuan Syariah di depan Bundaran Air Pancur Lapangan Merdeka Jalan Pahlawan Tebingtinggi.

TEBINGTINGGINEWS- Sebanyak 200 massa perempuan yang tergabung dalam DPD I Hizburt Tahrir Indonesia (HTI) Sumatera Utara dan HTI Kota Tebingtinggi menggelar orasi di Bundaran Air Pancur depan Lapangan Merdeka Jalan Pahlawan Kota Tebingtinggi terkait Kampanye Perempuan Syahriah, Minggu (22/3) sekira pukul 10.00 WIB.

Sebelum melakukan orasi, gabungan HTI ini melakukan long macrh dengan titik kumpul di Masjid Raya Nur Addin Jalan Suprapto ke Jalan Ahmad Yani, Jalan Dipanegara dan Jalan Pahlawan dengan mendapatkan pengawalan ketat dari pihak kepolisian Polres Tebingtinggi.

Kordinator Aksi, Ustadzah Yuli dalam orasinya mengatakan dalam kampanye perempuan syariah bahwa perempuan muslimah adalah ibu dan maneger rumah suami. Perempuan mempunyai kehormatan yang wajib dijaga. Perempuan juga harus menolak sistem kapitalisme, neoliberalisme, neoimperalisme dan tidak menjadikan perempuan sebagai komoditas yang diperjual belikan.

“Negara-negara eropah telah merusak sistem ukhuwah perempuan islamiah. Karena sekarang banyak kaum perempuan dicetak oleh sistem kapitalisme,”terang Yuli.

Sambung Yuli, apakah perempuan dalam islam diperbolehkan keluar rumah dan berperan di ranah publik. Yuli menjelaskan tentu saja. Dalam berbagai riwayat bahwa ada majelis-majelis dan pembinaan rasul kepada wanita dan menunjukan bahwa islam mengizinkan kehadiran perempuan diranah publik terutama dalam hal menuntut ilmu dan amar ma’ruf nahi mungkar.

Aktivitas perempuan dalam politik, jelas Yuli, bahwa islam memandang keberadaan perempuan sebagai bagian dai masyarakat, jadi perempuan memiliki kewajiban yang sama untuk mengujudkan kesadaran politik pada diri mereka dan masyarakat secara umum.

“Pengertian politik dalam islamiyah tidak terbatasi pada masalah kekuasaan dan legalitas saja, melainkan meliputi pemeliharaan seluruh urusan umat didalam negeri dan luar negeri baik menyangkut aspek negara maupun umat,”terangnya.

Terkait apakah ada batasan ketik perempuan beraktivitas di publik, terang Yuli dalam orasinya, tentu saja boleh, tetapi para muslimah bisa beraktivitas diluar rumah selama seluruh aturan-aturan lain dipenuhi diantaranya tidak meninggalkan kewajiban dirumah, menutup aurat dan berpakaian lengkap, tidak mengubar kecantikan didepan umum, mendapat izin dari suami atau orang tua, menjaga diri dari fitnah serta dalam rangka aktivitas yang wajib sunnah atau mubah.

“Tetapi kita lihat sekarang banyak kaum wanita terutama kaum ibu tidak mencerminkan kebaikan didepan anaknya. Banyak dari mereka banyak mengajarkan yang tidak baik sehingga banyak anak-anak perempuan mereka terjerumus dalam dunia kemaksiatan,”paparnya.

Setelah satu jam menyampaikan orasi, HTI DPD I Sumatera Utara dan HTI Kota Tebingtinggi membubarkan diri secara tertib dengan dikawal petugas kepolsian. Tidak terjadi tindakan anarkis karena HTI melakukan orasinya untuk media dakwah kepada seluruh umat muslimah di Tebingtinggi. (pian)

[Continue reading...]

Tiga Nama Plt DPD Golkar Tebingtinggi, Siantar dan Sergai Di Sumut Sudah Ada

KADER : Ir Pahala Sitorus MM yang menjadi Tim Konsilidasi Partai Golkar untuk wilayah Sumatera Utara yang ditunjuk langsung oleh Ketua DPP Partai Golkar Agung Laksono versi Munas Ancol.

TEBINGTINGGI- Kisruh kepemimpinan DPP Partai Golongan Karya (Golkar) Pusat versi Munas Bali dan Munas Ancol menambah daftar panjang kekisruan hingga ke daerah. Tim Konsilidasi Wilayah Partai Golkar Sumatera Utara yang salah satunya anggota DPRD Tebingtinggi Ir Pahala Sitorus MM yang ditunjuk langsung oleh Ketua DPP Partai Golkar sesuai dengan keputuasan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Agung Laksono mengatakan bahwa nama Ketua DPD Partai Golkar Tebingtinggi sudah ada dan tinggal menyerahkan surat pelaksanaan tugas.

“Namanya belum bisa kita beritahukan, tetapi calon sosok Ketua Plt Golkar Tebingtinggi adalah orang yang mempunyai wawasan tinggi, kader Golkar, pendidikan sarjana dan umur dibawah 50 tahun,”terang Pahala ketika ditemui di Pemko Tebingtinggi, Jumat (13/3).

Menurut Pahala, setelah keluarnya Keputusan Menhumham nomor M.HH.AH.03-26 tertanggal 10 Maret 2015 yang ditujukan kepada Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Bapak Agung Laksono dan sesuai Keputusan Mahkamah Partai Golkar Nomor:01/PI-Golkar/II/2015, Nomor :02/PI-Golkar/II/2015 dan Nomor : 03/PI-Golkar/II/2015 tanggal 3 Maret 2015, Mahkamah Partai mengabulkan untuk menerima kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas ancol secara kolektif dibawah kepemimpinan Agung Laksono.

Sambung Pahala, berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik dinyatakan bahwa keputusan Mahkahmah bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

Oleh sebab itu, untuk menindaklanjuti Keputusan Mahkamah Partai tersebut, kami meminta untuk membentuk kepengurusan Partai Golkar secara selektif dengan kewajiban mengakomodir kader-kader Partai Golkar dari DPP yang memenuhi kriteria, prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela (PDLT)  sebagaimana yang dituangkan kedalam Keputusan Mahkamah Partai.

“Dengan semua keterangan diatas, khan sudah jelas. Kita mendapat mandat dari Bapak Agung Laksono sebagai Tim Konsolidasi Partai Golkar untuk wilayah Sumut harus memperbaiki Partai Golkar hingga tingkat Kabupaten Kota untuk Dewan Pimpinan Daerah (DPD),”jelasnya.

Menurut Pahala, dirinya bersama Jatner Sirait pengurus Partai Golkar Pematang Siantar adalah orang Sumatera Utara yang ditunjuk langsung oleh Ketua DPP Partai Golkar, Agung Laksono bersama rekan dari Pusat untuk melakukan konsilidasi di wilayah Sumut. Dengan habis masa kepemimpinan Ketua DPD Partai Golkar Tebingtinggi HM Syafri Chap bulan Februari 2015, maka dengan segera kami menunjuk orang kader Golkar untuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt). “Jumat depan (20/3), akan kami umumkan Plt Ketua DPD Partai Golkar Tebingtinggi. Nanti awak media akan kami panggil,”jelasnya.

Untuk bocoron sedikit ungkap Pahala, Plt Ketua DPD Partai  Golkar Pematang Siantar ditunjuk Hasudungan Nainggolan dan Kabupaten Sergai adalah mantan Bendahara Partai Golkar. Saat ditanya untuk Plt DPD Partai Golkar Tebingtinggi dengan inisial YN, Pahala tampak terseyum, tetapi dia tidak mau menyebut nama atau identitas. Katanya, yang pasti kader Golkar, punya pendidikan sarjana dan memiliki wawasan luas.

Untuk Pengganti Antar Wilayah (PAW) di anggota DPRD Partai Golkar di Tebingtinggi, Pahala menegaskan tidak ada PAW, tetapi apabila anggota DPRD tersebut telah menyalahi aturan dan anggaran rumah tangga Partai Golkar, dia mengaku akan siap melakukan PAW. Bukan itu saja, untuk melakukan penyegaran didalam Partai Golkar Tebingtinggi, terutama untuk ketua Fraksi Partai Golkar di DPRD, dia memungkinkan akan melakukannya bersama Plt Ketua DPD Golkar yang baru. “Kita lihat nanti, yah, pasti ada penyegaran untuk Ketua Fraksi di DPRD. Terang, tidak ada PAW,”jelasnya.

Susunan kepengurusan DPD Partai Golkar Tebingtinggi nantinya akan di isi oleh kader-kader Golkar Tebingtinggi yang sudah ada ditambah dengan orang-orang baru yang memiliki jiwa kepemimpinan. Diutamakan untuk pengurus Partai Golkar harus memenuhi kriteria, prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela. Bukan itu saja, pengurus didalamnya akan multi etnis suku seperti suku Jawa, Batak Simalingun, Batak Toba, Batak Karo, Jawa, Batak Mandailing dan suku-suku lainnya. “Kedepan yang baru pasti akan benar-benar melaksanakan kepegurusan partai yang benar dan sama-sama memiliki partai itu sendirinya,”terang Pahala.

Sebelumnya Ketua Komisi I DPRD Tebingtinggi dari Partai Golkar, Hendra Gunawan menyatakan akan mengikuti aturan yang disesuaikan dari DPP Partai Golkar Pusat, seperti pepatah, kita mengikut saja seperti air sungai yang mengalir. Terpenting kita selaku kader Golkar tetap menjunjung tinggi keputusan yang telah ada.

Ketua DPD Partai Golkar Tebingtinggi HM Syafri Chap tidak bisa ditemui dan Sekjennya juga tidak berhasil dikonfirmasi karena telepon selulernya tidak aktif. Sementara itu, ketua Fraksi Partai Golkar di DPRD Tebingtinggi, Ibrahim Nasution SE juga tidak berhasil diminta keterangnnya karena telepon selulernya juga tidak aktif. (Pian)

[Continue reading...]

Penataan Pedagang Kaki Lima Jadi Polemik

RDP : Anggota Komisi II DPRD Tebingtinggi melakukan rapat dengar pendapat dengan Dispenda, Satpol PP, Dinas Kauperindag, Camat Bajenis dan Lurah Durian terkait relokasi pedagang di Jalan Prof Dr Hamka Kota Tebingtinggi.

TEBINGTINGGI- Penataan pedagang kaki lima di Jalan Prof Dr Hamka Kota Tebingtinggi menjadi polemik dikalangan anggota dewan, dinas terkait, camat dan lurah. Pasalnya, para pedagang kaki lima tersebut selalu membuat kemacetan pada pagi hari dan malam akibat banyaknya aktivitas perdagangan terutama parkir kenderaan yang tidak beraturan.

Dalam rapat dengan pendapat (RDP) anggota DPRD Komisi II, Dinas Pendapatan, Dinas Kauperindag, Satpol PP, Camat Bajenis dan Lurah Durian di Ruang Sidang DPRD, Rabu sore (18/3/2015) belum mendapatkan kesimpulan untuk merelokasi pedagang kemana.

Kasatpol PP, M Guntur Harahap mengatakan pihaknya hanya menjalankan Peraturan Daerah (Perda) untuk menertibkan para pedagang kaki lima yang berdagang dibadan jalan sehingga mengganggu ketertiban lalulintas warga yang melintas, selain itu, pedagang yang tidak tertib sangat menganggu keindahan kota.

Guntur sempat berkeluh, selama ini pihaknya selalu dipojokan dengan alasan penertiban pedagang. Dimana pihak-pihak yang terkait selalu membuang badan seolah permasalahan pedagang tidak menjadi tanggung jawab mereka, tetapi menjadi tanggung jawab Satpol PP. “Inilah selama ini yang kami rasakan. Dinas terkait seolah buang badan tidak mau bertanggung jawab,”ungkap Guntur.

Guntur berharap pihak DPRD dan dinas terkait untuk saling tanggung jawab dan memberikan dukungannya agar penertiban pedagang nantinya bisa berjalan dengan baik tanpa ada kepentingan lain diatas kepentingan pribadi. “Kalau di Tebingtinggi terkait masalah pedagang ini, ada langit diatas langit, maksudnya ada kepentingan elit politik didalamnya,”terang Guntur.

Menanggapi pernyataan tersebut, Dinas Pendapatan Daerah melalui Kabid Pasarnya, M Situmeang mengatakan bahwa permasalahan pedagang kaki lima bukan pihak Dispenda yang menangani, tetapi pihaknya hanya melakukan pengutip retribusi yang sudah diatur dalam Perda. “Semua pedagang yang berjualan di Kota Tebingtinggi wajib dikutip retribusinya. Masalah pedagang kaki lima, kita tidak ada menangani,”cetus M Situmeang.

Kedapan, kami berharap kepada pihak DPRD Tebingtinggi untuk memberikan kesempatan tentang pengajuan draf untuk pembinaan para pedagang kaki lima sehingga tidak terjadi lagi saling tuduh karena permasalah pedagang kaki lima.

Hasil kesimpulan sementara oleh Komisi II DPRD Tebingtinggi yang diketuai Husein dan Ogamota Hulu, Zaenal Arifin, Basar Nasution kepada istansi terkait masalah relokasi pedagang kaki lima yang ada di Jalan Prof Dr Hamka Kota Tebingtinggi adalah meminta kepada Dispenda untuk melakukan penataan pedagang supaya tertib, bersih, indah dan tidak mengganggu ketertiban lalulintas yaitu sebelum pedagang direlokasi ketempat lain.

Mendorong pihak Dispenda untuk secepatnya menyiapkan regulasi yang berkenaan dengan pembinaan terhadap pedagang kaki lima. Tenda yang dipasang nantinya adalah tenda bongkar pasang dan kalau sudah ada tempat relokasi, pedagang harus siap dipindahkan. “Kami meminta kepada Pemko Tebingtinggi melalui Dispenda untuk benar-benar menata pedagang kaki lima sehingga kedepan, Tebingtinggi bisa indah, nyaman, asri dan tertib lalulintas,”terangnya. (pian)

[Continue reading...]

Unjuk Rasa Gempa Depan Kampus Al Hikmah Dibubarkan Pembina Yayasan

AKSI: Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gempa melakukan aksi di depan Kampus Al Hikmah Jalan Rao Kota Tebingtinggi.

TEBINGTINGGInews- Sebanyak lima orang yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Peduli Al Hikmah (Gempa) meminta pihak yayasan Perguruan Islam Al Hikmah Sekolah Tinggi Tarbiyah (STIT) jangan melakukan pembohongan publik.

Gempa sangat menyayangkan dan kecewa kepada Al Hikmah yang terindikasi melakukan kecurangan untuk mengeruk rupiah walaupun dengan cara pembohongan publik. Selama ini pihak Al Hikmah tidak pernah mengatakan dan memberikan penjelasan terhadap para calon mahasiswa dengan status kelas Ekonomi.

“Kami meminta pertanggung jawaban Al Hikmah atas kerugian yang dirasakan oleh mahasiswa ekonomi atas pembohongan publik ini,”terang Kordinator aksi, Muhammad  Haviz Albukhori didepan Kampus Al Hikmah Jalan Rao Tebigtinggi, Senin sore (16/3/2015) sekira pukul 15.00 WIB.

Gempa meminta agar kebijakan sepihak untuk memindahkan mahasiswa ekonomi ke Medan dan hanya satu hari dalam satu bulan dibatalkan, karena tidak memenuhi persyaratan sebagai sarjana S1. Gempa juga meminta ketransparan keuangan Al Hikmah karena adanya indikasi uang mahasiswa tidak digunakan untuk pembangunan kampus dan pengadaan sarana dan prasarana kampus.

“Sesuai surat ederan Dirjen Pendidikan Tinggi tanggal 27 Februari 2007 dijelaskan bahwa penyelenggara pendidikan tinggi model kelas jauh telah dilarang dari tahun 1997 karena kualitas penyelenggaraan dan lulusannya tidak dapat dipertanggung jawabkan serta izajah yang dikeluarkan tidak sah,”jelasnya.

Aksi mahasiswa tersebut sempat berunjung anarkis dimana mereka hendak merusak pagar depan kampus dengan cara mendorong. Melihat aksi mahasiswa yang sudah melewati batas, Pembina yayasan Al Hikmah, Rosidah Munthe langsung keluar dan mengusir puluhan mahasiswa yang melakukan aksi dengan cara mengungkit permasalahan mahasiswa yang tergabung dalam Gempa.

“Kalian jarang masuk kuliah. Satu tahun tidak membayar uang kuliah dan selalu membuat onar. Sedangkan dia ( Haviz Albukhori) itu tidak mahasiwa jurusan ekonomi tetapi jurusan Tarbiyah. Mengapa dia yang recok, sementara mereka yang jurusan ekonomi tidak keberatan,”jelasnya dengan keras.

Sempat Rosidah akan memanggil orang tua mereka karena melihat aksi mahasiswa tersebut. Mendengar perkataan Rosidah, semua mahasiswa yang melakukan aksi langsung spontan kabur membubarkan diri. “Sudah capek kami membinanya, dari kuliah masuk disini, Haviz sering kami bantu, dia masih semester dua. Sampai masuk kuliah disini tanpa izajah,”terang Rosidah yang mengungkapkan, Haviz tersebut masih keluarganya. (pian)

[Continue reading...]

Tebingtinggi Siap Menjadi Kota 24 Jam Mendukung Program Pembangunan Nasional

Keterangan Foto:

PUKUL GONG : Musrenbang Tahun 2015 di Kota Tebingtinggi ditandai dengan pemukulan gong oleh Walikota Tebingtinggi Ir Umar Zunaidi Hasibuan beserta unsur muspida setempat, Rabu (11/3)

TEBINGTINGGI-  Walikota Tebingtinggi Ir Umar Zunaidi Hasibuan MM mengatakan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Tebingtinggi 2016 sangat strategis, karena hasil Musrenbang ini nantinya akan menjadi tolok ukur bagi pengembangan kota menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Musrenbang ini mensingkrongkan RPJM dengan pihak Provinsi dan Pusat. Dikota Tebingtinggi jumlah pertumbuhan ekonomi mencapai 4,20 persen tahun 2014, 5,28 persen untuk tahun 2015 dan diharapkan tahun 2016 mencapai 6,68 persen dengan inflansi 4,73 persen. “Kita menyatakan tingkat pertumbuhan ekonomi di Kota Tebingtinggi sangat baik dan terbaik di Provinsi Sumatera Utara. Angka indeks pembangunan mencapai 77,43 persen,”jelasnya Umar Zunaidi Hasibuan ketika membuka Musrenbang RKPD tahun 2016 di Balai Kartini Jalan Imam Bonjol Tebingtinggi, Rabu (11/3).

Sedangkan menghadapi MEA tahun 2015 ini, Tebingtinggi dengan sumber daya manusia (sdm) harus sudah siap bersaing dengan negara-negara Asean lainnya. Kita juga secara nasional telah masuk kota sedang yang sedang dikembangkan secara nasional dan satu-satunya di Sumatera Utara yaitu dengan adanya pembangunan akitivitas Pelabuhan Kuala Tanjung, Jalan Tol dan Kawasan Khusus Sei Mangke.

“Dengan itu semua, kita harus menyiapkan infrastruktur yang baik. Kita siap menjadi kota 24 jam mendukung program nasional,”papar Umar.

Gubernur Sumatera Utara diwakili Asisten Kesejahteraan Sosial Pemprovsu H Zulkarnain dalam sambutannya mengatakan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menargetkan pada 2016, pendapatan domestik regional bruto (PDRB) rakyat Sumut mencapai Rp40,96 juta per kapita. Selain itu ditargetkan pula penciptaan wirausaha baru di Sumut sebanyak 12 ribu wirausaha baru, dukungan terhadap pembangunan ruang kelas baru mencapai 9.000 ruang kelas.

Pemprovsu mengharapkan agar kabupaten dan kota di Sumut mendukung prioritas pembangunan Sumut ini, dengan mensinkronkan antara program provinsi dengan kabupaten dan kota. Langkah-langkah strategis perencanaan pembangunan dengan dasar PDRB tidak lagi memakai sembilan sektor, tapi telah dirubah menjadi 17 kategori, hal ini agar selalu bersama BPS kabupaten kota.

Sebelumnya Kepala Bappeda Kota Tebingtinggi Gul Bakhri Siregar SIP MSi melaporkan, kegiatan Musrenbang dilaksanakan 11-12 Maret 2015, menyertakan forum komunikasi pimpinan daerah, DPRD, Kepala SKPD, Kadin, LSM, KPM, kelompok masyarakat, dewan pendidikan, organisasi asosiasi profesi, para lurah dan kelompok lain yang terkait.

Menurut Gul Bakhri, Musrenbang akan membahas rancangan RKPD 2016 mencakup indikasi rencana program prioritas pembangunan tahun 2016 disesuaikan dengan kemampuan pendanaan. “Capaian indikator kinerja daerah, komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani prioritas pembangunan 2016 yang diseleraskan dengan prioritas nasional (Nawa Cita), prioritas provinsi dan prioritas kota,”jelasnya. (sopian)

[Continue reading...]